Pangandaran, FOX Indonesia – Bagaimana pemerintah daerah dapat mewujudkan seluruh aspirasi masyarakat jika kemampuan fiskal semakin terbatas akibat berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat? Pertanyaan ini menjadi sorotan serius dalam melihat masa depan pembangunan daerah dan keberlangsungan otonomi daerah.

 

Pengamat Kebijakan Publik, Fredy, menilai keterbatasan kemampuan fiskal daerah harus menjadi perhatian bersama. Pasalnya, di satu sisi masyarakat terus menaruh harapan besar terhadap pembangunan, sementara di sisi lain pemerintah daerah harus menghadapi ruang anggaran yang semakin terbatas.

 

Menurutnya, otonomi daerah jangan sampai kehilangan makna hanya karena pemerintah daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang besar, tetapi tidak didukung kemampuan anggaran yang memadai.

 

Pembangunan daerah pada hakikatnya bukan sekadar menjalankan program pemerintahan atau menghabiskan anggaran. Lebih dari itu, pembangunan merupakan upaya menghadirkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, hingga pemerataan pembangunan sampai ke pelosok desa.

 

Namun, persoalan muncul ketika seluruh kebutuhan tersebut harus dihadapkan dengan kondisi keuangan daerah yang semakin terbatas.

 

Aspirasi Rakyat Tidak Pernah Berkurang, Kemampuan Anggaran Justru Terbatas

 

Fredy berpandangan, harapan masyarakat terhadap pemerintah tidak pernah surut. Warga membutuhkan jalan yang layak, pelayanan kesehatan berkualitas, pendidikan yang terjangkau, lapangan pekerjaan, bantuan bagi masyarakat miskin, serta pengembangan sektor pertanian, perikanan dan pariwisata.

 

Seluruh kebutuhan tersebut merupakan bagian dari tuntutan pembangunan yang harus dijawab pemerintah daerah.

 

Akan tetapi, ketika Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum mampu menjadi sumber pembiayaan utama dan ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat masih cukup tinggi, pengurangan atau penyesuaian TKD berpotensi mempersempit ruang fiskal daerah.

 

Kondisi ini menempatkan pemerintah daerah dalam posisi dilematis. Pemerintah dituntut tetap memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi pada saat bersamaan harus melakukan efisiensi, menjaga belanja wajib, memenuhi kewajiban pemerintahan, serta memastikan pelayanan publik tidak terganggu.

 

“Persoalannya bukan sekadar bagaimana mengurangi belanja daerah, tetapi bagaimana menentukan prioritas pembangunan agar keterbatasan anggaran tidak sampai mengorbankan kepentingan masyarakat,” demikian pandangan yang disampaikan Fredy.

 

Otonomi Daerah Harus Sejalan dengan Kemampuan Fiskal

 

Lebih lanjut, Fredy menilai semangat otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah harus tetap dijaga.

 

Begitu pula dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang menjadi landasan pengaturan hubungan keuangan, termasuk mekanisme Transfer ke Daerah.

 

Menurutnya, desentralisasi pemerintahan idealnya berjalan beriringan dengan desentralisasi fiskal.

 

Jangan sampai pemerintah daerah diberikan tanggung jawab besar dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan pembangunan, tetapi tidak memiliki kapasitas pendanaan yang cukup untuk menjalankan kewenangan tersebut.

 

Kebijakan efisiensi dan pengendalian anggaran nasional memang diperlukan. Namun, pemerintah pusat juga harus mempertimbangkan perbedaan karakteristik, potensi ekonomi, kebutuhan pelayanan publik, serta tingkat kemandirian fiskal setiap daerah.

 

Sebab, daerah dengan PAD besar tentu memiliki kemampuan fiskal yang berbeda dibandingkan daerah yang masih sangat bergantung pada dana transfer pemerintah pusat.

 

Delapan Langkah Strategis Menghadapi Keterbatasan Fiskal

 

Dalam menghadapi kondisi tersebut, Fredy menilai pemerintah daerah perlu mengambil langkah strategis dan tidak hanya bergantung pada pola pengelolaan anggaran yang selama ini berjalan.

 

Ada sejumlah langkah yang perlu menjadi perhatian.

 

Pertama, menetapkan skala prioritas pembangunan. Program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, penanggulangan kemiskinan dan penguatan ekonomi rakyat, harus menjadi perhatian utama.

 

Kedua, mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menggali potensi pajak dan retribusi secara legal, transparan, serta tidak membebani masyarakat kecil maupun dunia usaha.

 

Ketiga, melakukan evaluasi belanja daerah dengan mengurangi kegiatan seremonial, perjalanan dinas yang tidak mendesak, serta belanja yang tidak memberikan dampak langsung terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

 

Keempat, mengembangkan investasi dan kerja sama pembangunan dengan membuka ruang kolaborasi bersama dunia usaha, BUMD, perguruan tinggi, masyarakat maupun pihak swasta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Kelima, memperjuangkan pemerataan alokasi TKD. Pemerintah daerah bersama DPRD, pemerintah provinsi dan wakil rakyat di tingkat pusat perlu menyampaikan kondisi riil kemampuan fiskal serta kebutuhan pembangunan daerah kepada pemerintah pusat.

 

Keenam, memperkuat perencanaan pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat. Aspirasi yang dihimpun melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) harus disusun berdasarkan skala prioritas, kemampuan anggaran dan manfaat nyata bagi masyarakat.

 

Ketujuh, melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi terkini, prioritas kebutuhan dasar masyarakat serta kemampuan fiskal daerah.

 

Kedelapan, menyusun roadmap atau peta jalan mitigasi belanja daerah sebagai langkah strategis untuk melakukan penyehatan fiskal. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki arah dan tahapan yang jelas dalam mengendalikan belanja, mengelola kewajiban keuangan, serta menjaga keberlanjutan pembangunan.

 

Pemerintah Pusat Jangan Abaikan Kondisi Riil Daerah

 

Fredy juga menekankan pentingnya pemerintah pusat mendengar dan mempertimbangkan aspirasi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan fiskal nasional.

 

Menurutnya, pemerataan pembangunan tidak cukup hanya diukur dari besarnya efisiensi anggaran negara. Lebih dari itu, harus dilihat pula sejauh mana setiap daerah memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya.

 

Pemerintah pusat perlu membuka ruang dialog dan evaluasi terhadap kebijakan TKD agar penyesuaian anggaran tidak semakin memperlebar kesenjangan kemampuan pelayanan publik antardaerah.

 

Pemerintah daerah juga perlu memiliki keberanian untuk menyampaikan kondisi objektif keuangan daerah, termasuk berbagai konsekuensi yang mungkin muncul apabila kemampuan fiskal terus mengalami tekanan.

 

Jangan Sampai Otonomi Daerah Hanya Menjadi Beban Tanggung Jawab

 

Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari banyaknya program yang tercantum dalam dokumen perencanaan ataupun besarnya anggaran yang dibelanjakan.

 

Ukuran sesungguhnya adalah sejauh mana masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan tersebut.

 

Pemerintah daerah memang harus realistis dalam menyusun program di tengah keterbatasan anggaran. Namun, kondisi fiskal yang terbatas tidak boleh menghilangkan keberpihakan terhadap kepentingan rakyat.

 

Di sisi lain, pemerintah pusat juga harus memastikan kebijakan fiskal nasional tetap memberikan ruang yang adil bagi daerah untuk berkembang dan menjalankan tanggung jawabnya.

 

Masyarakat tidak cukup hanya diberikan janji pembangunan. Mereka membutuhkan bukti nyata berupa infrastruktur yang memadai, pelayanan publik yang berkualitas, kesempatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan.

 

Otonomi daerah bukan sekadar kewenangan untuk mengurus pemerintahan sendiri, melainkan tanggung jawab untuk menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat.

 

Justru di tengah keterbatasan fiskal, dibutuhkan keberanian mengambil kebijakan, kecermatan menentukan prioritas, serta keadilan dalam mendistribusikan sumber daya pembangunan.

 

Sebab, urusan rakyat tidak boleh kehilangan arah hanya karena keterbatasan anggaran. Sebagaimana prinsip hukum yang dikenal dalam tata pemerintahan. Salus Populi Suprema Lex Esto, keselamatan dan kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi.***