JAKARTA, Fox Indonesia – Aroma plastik baru masih tercium dari ribuan sepeda motor listrik yang berderet rapi, tertutup pembungkus bening dengan stiker Badan Gizi Nasional (BGN) menempel di bodi kendaraan. Video temuan tumpukan kendaraan operasional ini viral di media sosial, memicu polemik mengenai prioritas anggaran negara di tengah defisit APBN yang mulai menganga.

​Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengonfirmasi pengadaan tersebut. Ia mengklaim pembelian puluhan ribu motor listrik untuk Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) itu justru merupakan langkah efisiensi. “Harga pasaran Rp52 juta, tapi kita beli kalau enggak salah Rp42 juta,” ujar Dadan saat ditemui di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 8 April 2026.

​Dadan berdalih, motor-motor ini adalah “kaki” bagi petugas untuk menembus wilayah pelosok yang sulit dijangkau kendaraan roda empat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Untuk tahun 2025, ia menyebut realisasi baru mencapai 21.800 unit dari target 24.400 unit.

​Sengkarut Data dan Anggaran

​Namun, pernyataan Dadan bak api yang disiram bensin. Center for Budget Analysis (CBA) mengungkap data yang jauh lebih fantastis. Lembaga pemerhati anggaran ini menemukan alokasi dana sebesar Rp3,2 triliun untuk pengadaan 65.067 unit motor listrik—angka yang jauh melampaui klaim BGN.

​Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, mengkritik metode e-purchasing yang digunakan. Menurutnya, sistem ini membuat pengadaan terkesan “senyap” dan minim transparansi dibanding mekanisme lelang terbuka. “Harganya terbilang mahal sekali. Harusnya tender agar ketahuan mana yang terbaik dan termurah,” kata Uchok.

​Ketimpangan harga juga menjadi sorotan. Penelusuran pada laman pengadaan menunjukkan harga motor listrik serupa dibanderol sekitar Rp48 juta hingga Rp49 juta, berselisih dengan klaim “harga miring” Dadan di angka Rp42 juta. Pengamat otomotif Bebin Djuana menduga unit tersebut adalah tipe Emmo JVX GT, motor bertenaga 7.000 Watt yang didesain untuk medan berat (off-road).

​DPR Pasang Badan

​Kritik keras juga datang dari Senayan. Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, berencana memanggil BGN dalam waktu dekat. Ia mengendus adanya potensi pemborosan di saat fiskal negara sedang tertekan. “Program gizi bukan program bagi-bagi proyek,” tegas Charles.

​Ia bahkan menyinggung isu pelanggaran tata kelola jika benar pengadaan ini tetap dijalankan meski kabarnya sempat ditolak Kementerian Keuangan. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang mengakui pernah menolak usulan serupa tahun lalu. “Harusnya utamanya untuk makanan,” kata Purbaya pendek.

​Defisit di Balik Belanja “Jor-joran”

​Pengadaan jumbo ini muncul di saat pemerintah mengumumkan defisit APBN per Maret 2026 mencapai Rp240,1 triliun atau 0,93% dari PDB. Menkeu Purbaya menyebut defisit ini sebagai “konsekuensi logis” dari percepatan belanja pemerintah di awal tahun, di mana BGN menjadi salah satu penyumbang belanja paling menonjol.

​Kini, ribuan motor listrik itu masih terparkir, menunggu proses administrasi Barang Milik Negara (BMN) rampung. Namun, bagi publik yang mengawasi melalui layar ponsel, pertanyaannya tetap sama: apakah motor listrik puluhan juta rupiah adalah kunci utama mengatasi stunting, atau sekadar proyek operasional yang dipaksakan?