Pangandaran, FOX Indonesia – Pengamat kebijakan publik, Miftah Mujahid, S.H., menilai langkah Wakil Bupati Pangandaran, H. Ino Darsono, yang memutuskan bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia merupakan langkah politik yang berani sekaligus strategis dalam dinamika demokrasi lokal dan nasional.

Keputusan tersebut mencuat setelah H. Ino Darsono secara terbuka menyatakan bergabung dengan PSI dan melakukan pertemuan politik di Solo bersama jajaran PSI Jawa Barat. Menurut Miftah Mujahid, perpindahan partai dalam sistem demokrasi merupakan hal yang lumrah dan sah secara politik, selama tetap berorientasi pada kepentingan publik serta penguatan demokrasi daerah.

“Dalam sistem demokrasi modern, perpindahan partai politik bukan sesuatu yang tabu. Dinamika politik sangat cair, terlebih ketika seorang tokoh melihat adanya ruang perjuangan dan visi yang dianggap lebih relevan dengan kondisi masyarakat saat ini,” ujar Miftah Mujahid, S.H.

Miftah menilai masuknya figur sekelas H. Ino Darsono berpotensi memberikan efek elektoral signifikan terhadap PSI di Kabupaten Pangandaran. Hal ini tidak lepas dari rekam jejak politik Ino Darsono yang cukup kuat di tingkat lokal.

H. Ino Darsono diketahui pernah menjabat Ketua DPD PAN Pangandaran periode 2014-2019 serta pernah menjadi Wakil Ketua DPRD Pangandaran.

Selain itu, ia juga merupakan tokoh pemekaran Kabupaten Pangandaran dan saat ini menjabat Wakil Bupati Pangandaran periode 2025–2030. Dalam Pilkada Pangandaran 2024, pasangan Hj. Citra Pitriyami dan H. Ino Darsono berhasil memenangkan kontestasi dengan perolehan 132.007 suara atau sekitar 51,72 persen suara sah.

Namun demikian, Miftah juga menegaskan bahwa langkah tersebut bukan tanpa tantangan. Secara elektoral, PSI di Kabupaten Pangandaran saat ini belum memiliki kursi representatif di DPRD, sehingga membutuhkan kerja konsolidasi yang serius.

“Masuknya H. Ino Darsono tentu bisa menjadi energi baru bagi PSI. Akan tetapi, tantangan utamanya adalah bagaimana membangun struktur politik hingga akar rumput, karena PSI di Pangandaran belum memiliki representasi signifikan di legislatif daerah,” jelasnya.

Menurutnya, kehadiran figur kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam sebuah partai dapat meningkatkan popularitas partai secara cepat, tetapi belum tentu otomatis berbanding lurus dengan kekuatan mesin politik di tingkat bawah.

Ia juga menilai PSI kemungkinan tengah melakukan strategi perluasan basis politik di daerah dengan merekrut tokoh-tokoh lokal yang memiliki pengaruh sosial dan elektoral kuat.

“Secara kebijakan politik, ini bisa dibaca sebagai strategi PSI untuk memperkuat penetrasi politik lokal menjelang Pemilu 2029. Figur seperti H. Ino Darsono memiliki modal sosial, pengalaman birokrasi, dan kedekatan dengan masyarakat Pangandaran,” tambahnya.

Miftah berharap dinamika politik tersebut tetap mengedepankan etika demokrasi, stabilitas pemerintahan daerah, serta keberlanjutan program pembangunan di Kabupaten Pangandaran.***