Pangandaran, FOX Indonesia – Komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan terus diwujudkan melalui penguatan sektor usaha perikanan. Salah satunya dengan menyiapkan armada penangkapan berkapasitas besar hingga pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) sebagai penunjang aktivitas melaut.
Program tersebut digagas Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan menjadikan Koperasi Nelayan Indonesia (KNI) Mina Lestari di Desa Kertamukti, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, sebagai proyek percontohan pengembangan koperasi nelayan modern.
Direktur LPMUKP, I Nengah Putra Winata, mengatakan penguatan armada merupakan fondasi utama agar nelayan mampu meningkatkan kapasitas usahanya. Selama ini, sebagian besar nelayan masih mengandalkan kapal berukuran kecil sehingga hanya dapat beroperasi di wilayah tangkap terbatas.
“Kami ingin nelayan memiliki kesempatan berkembang dengan armada yang lebih besar sehingga dapat menjangkau daerah penangkapan yang lebih luas dan menghasilkan tangkapan yang lebih optimal,” ujar Nengah.
Menurutnya, keberadaan kapal berukuran besar tidak hanya memperluas area penangkapan, tetapi juga memungkinkan nelayan melaut dalam durasi lebih lama dengan kapasitas angkut hasil tangkapan yang jauh meningkat.
Ia menegaskan, program tersebut tidak sekadar memberikan bantuan kapal, tetapi juga membangun model bisnis yang mampu mendorong usaha perikanan berjalan secara profesional dan berkelanjutan.
Selain armada, LPMUKP juga membuka peluang pembangunan SPBUN di Pangandaran. Rencana tersebut telah dibahas bersama Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan (DKPKP) Kabupaten Pangandaran sebagai bagian dari upaya memperkuat infrastruktur pendukung sektor perikanan.
Menurut Nengah, ketersediaan bahan bakar menjadi faktor penting dalam keberlangsungan usaha penangkapan ikan. Dengan adanya SPBUN, distribusi BBM untuk nelayan diharapkan lebih mudah, efisien, dan mampu menekan biaya operasional.
Untuk mendukung program tersebut, LPMUKP menyiapkan skema pembiayaan pengadaan kapal dengan nilai investasi sekitar Rp250 juta hingga Rp300 juta per unit. Armada itu dirancang mampu beroperasi hingga dua bulan dalam satu kali pelayaran dengan potensi hasil tangkapan mencapai puluhan ton ikan.
Meski peluang usaha cukup besar, sektor perikanan masih menghadapi tantangan, terutama fluktuasi harga bahan bakar yang berdampak terhadap biaya operasional serta kondisi harga ikan yang tidak selalu stabil.
“Kondisi itu membuat lembaga keuangan cukup berhati-hati menyalurkan pembiayaan kepada sektor perikanan. Karena itu negara perlu hadir memberikan dukungan agar nelayan tetap dapat berkembang,” katanya.
Dalam pengelolaannya, kapal-kapal milik koperasi nantinya tidak langsung dikelola oleh koperasi, melainkan melalui perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang dimiliki koperasi. Pola tersebut disiapkan agar tata kelola usaha tetap profesional dan tidak terganggu apabila terjadi pergantian kepengurusan koperasi.
Selain membangun sistem kelembagaan, LPMUKP juga akan memberikan pendampingan manajemen perusahaan, termasuk menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang penangkapan ikan.
Saat ini, KNI Mina Lestari menjadi satu-satunya koperasi nelayan di Pangandaran yang menyatakan kesiapan mengikuti program tersebut. Ke depan, koperasi ini diharapkan menjadi contoh bagi koperasi nelayan lain di berbagai daerah.
Armada yang dikelola KNI Mina Lestari nantinya akan beroperasi di wilayah penangkapan di atas 12 mil laut, tepatnya di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 572 dan 573 yang mencakup perairan barat Sumatera hingga selatan Pulau Jawa.
Sebagai bagian dari persiapan operasional, sejumlah nelayan asal Desa Kertamukti telah mengikuti pelatihan sebagai anak buah kapal (ABK) kapal besar di Tegal. Sementara itu, operasional armada masih dipusatkan di Cilacap karena Pangandaran belum memiliki pelabuhan yang memadai untuk kapal berukuran besar.
Saat ini, KNI Mina Lestari telah mengoperasikan sembilan kapal melalui konsorsium di Cilacap. Seluruh armada tersebut merupakan aset koperasi yang diharapkan mampu memperkuat kemandirian ekonomi kelembagaan.
Keuntungan dari usaha penangkapan ikan nantinya akan menjadi modal pengembangan koperasi, termasuk memperkuat unit usaha simpan pinjam. Dengan demikian, anggota koperasi diharapkan memiliki akses pembiayaan yang lebih mudah tanpa harus bergantung kepada rentenir maupun tengkulak.***
Tinggalkan Balasan